Gambaran Umum Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Korea adalah lembaga peradilan independen yang didirikan untuk melindungi konstitusi dan hak-hak dasar warga negara. Secara resmi diluncurkan pada 1 September 1988, Mahkamah Konstitusi memegang peran penting dalam menjaga ketertiban konstitusional Republik Korea dan mewujudkan supremasi hukum.

Latar Belakang Pembentukan

Setelah Gerakan Demokratisasi 1987 muncul kebutuhan untuk merevisi konstitusi, dan melalui revisi tersebut Mahkamah Konstitusi didirikan. Mahkamah Konstitusi berlokasi di Seoul, dan susunannya terdiri dari 9 hakim. Para hakim ini diangkat oleh Presiden, Parlemen, dan Ketua Mahkamah Agung untuk menjamin independensi Mahkamah Konstitusi.

Fungsi Utama Mahkamah Konstitusi

• Pengujian Undang-Undang terhadap Konstitusi: Memutus apakah undang-undang atau pasal tertentu bertentangan dengan konstitusi. Hal ini dilakukan atas permintaan Mahkamah Agung atau pengadilan lainnya.
• Pengadilan Pemakzulan: Memeriksa pemakzulan Presiden, Perdana Menteri, dan pejabat tinggi lainnya. Jika Parlemen telah memutuskan pemakzulan, Mahkamah Konstitusi akan menilai tanggung jawab hukum atas pelaksanaan tugas pejabat tersebut.
• Permohonan Konstitusional: Warga negara dapat mengajukan permohonan konstitusional jika mereka mengklaim pelanggaran hak asasi manusia, dan Mahkamah Konstitusi akan menyelidikinya untuk memutuskan apakah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan mengambil tindakan perbaikan.
• Pengadilan Pembubaran Partai Politik: Memutus pembubaran partai politik jika partai tersebut melanggar ketertiban dasar konstitusi. Diajukan oleh pemerintah atau parlemen, dan Mahkamah Konstitusi akan memutuskan apakah partai tersebut harus dibubarkan.
• Pengadilan Sengketa Kewenangan: Memecahkan sengketa kewenangan antar lembaga negara, yaitu konflik kewenangan. Ini terutama berkaitan dengan konflik kewenangan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Mahkamah Konstitusi Republik Korea melalui fungsinya berkontribusi pada perlindungan konstitusi dan pelaksanaan supremasi hukum, serta perlindungan hak asasi manusia warga negara.Preseden Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum mengikat dan memainkan peran penting sebagai dasar supremasi hukum di Republik Korea.